Pembangunan Dapur MBG di Pulogebang Permai Tuai Keberatan Sejumlah Warga

SOROTBERITA | JAKARTA – Rencana operasional dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berlokasi di Komplek Pulogebang Permai RT 01/RW 12, Kelurahan Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur,mendapat keberatan dari sejumlah warga setempat.

‎Meski fasilitas tersebut masih dalam tahap persiapan operasional, sebagian warga mengaku khawatir terhadap dampak yang mungkin timbul setelah dapur mulai beroperasi. 

‎‎Kekhawatiran tersebut meliputi potensi gangguan berupa bau dari aktivitas pengolahan makanan, pengelolaan sanitasi dan limbah, kebisingan operasional, aktivitas kerja pada malam hingga dini hari, serta meningkatnya lalu lintas kendaraan di lingkungan perumahan.

‎Selain itu, warga juga mempertanyakan proses persetujuan lingkungan yang disebut menjadi salah satu syarat dalam pendirian dan operasional fasilitas tersebut.

‎Ketua RT 01/RW 12, Rizwan Firmansyah, didampingi Sekretaris RT Ardianto serta sejumlah tokoh masyarakat dan pemuda setempat, menyampaikan bahwa masih terdapat warga yang mengaku belum pernah memberikan persetujuan terkait keberadaan dapur MBG tersebut.

‎"Hingga saat ini masih terdapat warga yang merasa belum pernah memberikan persetujuan terhadap keberadaan dapur MBG tersebut. 

‎‎Karena itu, kami meminta adanya klarifikasi dan transparansi terkait proses perizinan serta persetujuan lingkungan yang telah dilakukan," ujar Rizwan kepada wartawan.

‎Menurut Rizwan, pihak RT bersama warga telah menyampaikan surat keberatan secara tertulis kepada pengelola yayasan yang mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tersebut, maupun kepada pihak terkait yang membawahi Program MBG.

‎Ia menambahkan, hingga saat ini warga masih menunggu tindak lanjut dan penjelasan resmi terkait aspirasi yang telah disampaikan.

‎Dalam kesempatan yang sama, tokoh pemuda setempat, Ruben Tim Hardian, menyatakan bahwa warga berharap pemerintah dan instansi berwenang dapat melakukan peninjauan terhadap kesesuaian lokasi dapur MBG dengan peruntukan kawasan perumahan.

‎"Kami meminta agar seluruh proses perizinan, aspek lingkungan, dan kesesuaian tata ruang dapat dikaji secara transparan oleh instansi yang berwenang. 

‎‎Warga pada prinsipnya mendukung program pemerintah, namun pelaksanaannya juga harus memperhatikan kenyamanan, keamanan, dan aspirasi masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi," katanya.

‎Sejumlah warga juga meminta adanya keterbukaan informasi terkait dokumen perizinan dan proses persetujuan lingkungan yang telah dilakukan guna menghindari kesalahpahaman di tengah masyarakat.

‎Hingga berita ini diturunkan, pihak pengelola yayasan maupun pengelola SPPG yang dimaksud belum memberikan keterangan resmi terkait keberatan yang disampaikan warga. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang sesuai prinsip jurnalistik.(Regar)

‎