PP HIMMAH Sebut Kebijakan Presiden Prabowo Mulai Usik Kelompok Oligarki

Sorotberita.com, Jakarta - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PP HIMMAH), menilai arah kebijakan ekonomi yang ditempuh Presiden Prabowo Subianto saat ini, tengah menghadapi tantangan besar dari berbagai arah.

Langkah pemerintah dalam mengembalikan kedaulatan bangsa, dinilai mulai mengusik zona nyaman kelompok oligarki serta elite global, yang selama ini mengeruk keuntungan sepihak.

Ketua Umum PP HIMMAH, Abdul Razak Nasution, menyatakan bahwa situasi politik dan ekonomi yang menghangat belakangan ini, merupakan konsekuensi logis dari upaya pemerintah menegakkan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, melalui empat program strategis yaitu kedaulatan pangan, kedaulatan energi, hilirisasi, dan Program Makan Bergizi Gratis.

“Kita saksikan bersama, langkah pemerintah perlahan mulai mengusik zona nyaman kelompok tertentu. Tak heran jika suasana terasa diobrak-abrik karena selama ini mereka bebas meraih keuntungan dan kini kepentingan itu mulai terganggu,” ujar Abdul Razak Nasution dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (13/6/2026).

Menurut Razak, salah satu kebijakan pemantik reaksi keras dari para mafia komoditas, adalah langkah pembenahan tata kelola ekspor-impor secara terpadu satu pintu, di bawah PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Kebijakan ini dinilai efektif memangkas celah manipulasi pajak dan keuangan negara.

“Ini ditujukan untuk menutup celah praktik merugikan negara seperti under-invoicing dan transfer pricing. Wajar jika para mafia ekspor-impor merasa tersinggung, selama ini mereka leluasa memanfaatkan kekayaan alam kita demi keuntungan pribadi,” tegas Razak.

Tak hanya tekanan dari dalam negeri, Razak menengarai pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini bukan sekadar dampak dinamika geopolitik biasa, melainkan ada indikasi tekanan terstruktur dari elite global di Singapura.

Tekanan tersebut disinyalir muncul, karena Indonesia secara tegas menolak ketergantungan utang baru, dari lembaga keuangan internasional seperti IMF demi kemandirian ekonomi.

Menghadapi situasi pelik ini, Indonesia dinilai sedang dikepung dari dua arah, yaitu tekanan ekonomi luar negeri dan potensi perpecahan di dalam negeri akibat infiltrasi informasi. Oleh karena itu, Razak mendorong masyarakat untuk melakukan reformasi cara berpikir ketimbang terjebak dalam aksi-aksi yang destruktif.

“Sebagai anak bangsa yang memiliki jiwa nasionalisme, kita harus pandai memilah mana fakta dan mana rekayasa narasi. Menyampaikan aspirasi memang hak yang dijamin konstitusi, tetapi caranya harus tetap bertanggung jawab dan beradab,” ungkapnya.

Di akhir penjelasannya, PP HIMMAH menginstruksikan seluruh kadernya dari tingkat wilayah hingga komisariat di seluruh Indonesia, agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi kecaman buta yang berpotensi memicu aksi unjuk rasa anarkis.

PP HIMMAH berkomitmen, untuk tetap mengawal kebijakan pemerintah lewat jalur-jalur yang ilmiah, santun, dan solutif seperti dialog publik serta diskusi akademis.