Risiko Perlintasan Sebidang Bekasi Tinggi, DPR RI Dorong Anggaran Flyover

SOROT BERITA | BEKASI - Tingginya frekuensi perjalanan kereta api yang berhimpitan dengan kepadatan kendaraan di lintas Bekasi dinilai menjadi risiko serius yang mengancam keselamatan publik.

Kondisi jalur yang masuk dalam salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek ini, membuat Komisi V DPR RI mendesak pengalokasian anggaran khusus untuk mempercepat eliminasi perlintasan sebidang.

Langkah ini diambil sebagai respons kedewanan pasca-tragedi kecelakaan beruntun fatal pada 27 April 2026 lalu, yang melibatkan taksi listrik, KRL Commuter Line, dan KA Argo Bromo Anggrek di perlintasan kawasan Bekasi Timur.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB, Sudjatmiko menyatakan, bahwa koridor transportasi di wilayah penyangga ibu kota tersebut sudah sangat membutuhkan rekayasa infrastruktur, yang lebih modern dan aman melalui skema jalur tidak sebidang.

"Bekasi adalah salah satu simpul transportasi tersibuk di Jabodetabek. Kita tidak boleh menunggu sampai jatuh korban berikutnya. Oleh karena itu, infrastruktur keselamatan harus menjadi prioritas utama negara, dan pembangunan flyover atau underpass di titik-titik rawan tidak bisa lagi ditunda," kata Sudjatmiko saat melakukan kunjungan kerja di Stasiun Bekasi Timur, Jumat (22/5/2026).

Sudjatmiko menegaskan, parlemen bakal mengawal ketat kebijakan penataan ini agar masuk dalam program nasional transportasi, termasuk mendorong pemenuhan anggarannya dari pusat.

Berdasarkan data penanganan pasca-musibah, insiden tabrakan karambol yang bermula dari mogoknya taksi Green SM di tengah rel tersebut telah merenggut 16 korban jiwa, melukai puluhan penumpang, serta sempat melumpuhkan total perjalanan kereta lintas Bekasi–Cikarang.

Melihat skala dampak tersebut, Komisi V DPR RI mendesak jajaran Kementerian Perhubungan, PT KAI, serta pemerintah daerah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keandalan sistem persinyalan kereta api dan memperketat koordinasi pengamanan pintu perlintasan.

"Modernisasi sistem transportasi itu bukan hanya soal mengejar kecepatan operasional, tetapi yang paling utama adalah soal jaminan keselamatan nyawa masyarakat. Negara harus hadir memastikan tragedi memilukan serupa tidak terulang kembali," tegas Sudjatmiko.

Di sisi lain, DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi tim gabungan dari Basarnas, BPBD, aparat kepolisian, tenaga medis, serta petugas PT KAI yang bergerak cepat melakukan evakuasi korban di lapangan.

Legislatif memastikan akan membawa catatan kelam dari peristiwa di Bekasi ini, sebagai momentum untuk melakukan evaluasi nasional terhadap standar keselamatan perkeretaapian di Indonesia, khususnya pada kawasan urban berkepadatan tinggi.

"Dukungan penuh kami berikan untuk percepatan penataan jalur ini. Peristiwa di Bekasi harus menjadi titik balik evaluasi total terhadap tata kelola keselamatan perkeretaapian nasional," pungkasnya. (*)