13 Korban TPST Bantar Gebang, Gilang Desak Mitigasi Risiko Diperketat

SOROT BERITA | BEKASI - Tragedi longsor di kawasan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang hingga Senin (9/3/2026), tercatat sebanyak 13 korban dengan 5 dinyatakan meninggal dunia, 4 selamat dan 4 masih dalam proses pencarian.

Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, H. Gilang Esa Mohamad, menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban, sekaligus menegaskan peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi seluruh pihak, untuk melakukan evaluasi serius terhadap sistem mitigasi risiko di kawasan tersebut.

“Tragedi ini harus menjadi momentum evaluasi bersama. Kita perlu melihat kembali bagaimana penggunaan dana Bantuan DKI (Bandek) selama ini serta proses assessment oleh tim monitoring dan evaluasi (monev) terhadap keselamatan di sana,” ujar Gilang saat dihubungi melalui sambungan telepon, Senin (9/3/2026).

Gilang pun turut memberikan apresiasi atas respons cepat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pasca-kejadian, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung langsung meninjau lokasi dan membentuk Tim Tanggap Darurat, untuk menangani dampak bencana serta membantu para korban.

Menurut Gilang, langkah taktis dari Pemprov DKI ini sangat krusial agar penanganan di lapangan tidak berlarut-larut. Meski TPST Bantar Gebang menampung kiriman 5.000-8.000 ton sampah per hari dari Jakarta, ia menilai pengawasan ketat adalah kunci agar tragedi serupa tidak terulang.

Selain mengevaluasi hilir, Gilang mendorong Pemerintah Kota Bekasi untuk memperkuat strategi pengelolaan sampah dari hulu. Salah satu poin utamanya adalah penguatan TPA Sumur Batu, dan sosialisasi masif mengenai pemilahan sampah rumah tangga.

Ia juga mengusulkan langkah konkret berupa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru, yang khusus mengelola limbah anorganik bernilai ekonomis.

“BUMD ini nantinya berperan sebagai offtaker atau penjamin harga bagi plastik, kertas, dan logam yang dikumpulkan bank sampah. Jadi, harga limbah bisa stabil dan memberikan kepastian ekonomi bagi penggiat lingkungan,” jelasnya.

Gilang menekankan pentingnya peran Bank Sampah Induk Patriot (BSIP) Kota Bekasi sebagai mitra utama pemerintah. Baginya, sampah tidak boleh hanya dilihat sebagai masalah lingkungan, tetapi harus dikelola menjadi fondasi ekonomi sirkular melalui dukungan kebijakan dan insentif yang memadai.

“Pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama. Melalui kolaborasi antara pemerintah, DPRD, dan komunitas, kita harus pastikan Bekasi menjadi kota yang lebih aman dan berkelanjutan,” tutup Gilang. (Pandu)