Frits Saikat: Anggaran Rumah Dinas Walikota Bekasi Langgar Moralitas

SOROT BERITA | BEKASI - Kontroversi anggaran rumah tangga Wali Kota Bekasi yang fantastis terus menuai kritik. Aktivis Sosial Kemanusiaan, Frits Saikat, menilai kebijakan tersebut melanggar prinsip moralitas dan kepemimpinan, yang mengedepankan pengabdian untuk kesejahteraan masyarakat.

"Ini terpulang kepada Bapak Tri Adhianto, beliau lebih mengedepankan pengabdian ataukah nafkah?" ujar Frits Saikat, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/9/2025).

Frits menyoroti ketimpangan yang terjadi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang terpuruk. Menurutnya, seorang pemimpin seharusnya lebih bijak dalam memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah.

Aktivis yang juga dikenal sering mengkritisi kebijakan pemerintah itu menilai, Wali Kota Bekasi tidak menunjukkan empati terhadap kondisi warganya.

"Kalau bicara pengabdian tentunya beliau akan jauh lebih bijak beretika, mengedepankan moralitas, mengedepankan kepatutan, dan lebih berempati dalam memanfaatkan fasilitas," jelasnya.

Frits mengkritisi kontras antara anggaran rumah tangga Wali Kota Bekasi yang fantastis, dengan kondisi sebagian warga Kota Bekasi yang masih hidup di bawah garis kesejahteraan.

"Sementara di sisi lain banyak masyarakat Kota Bekasi yang hidupnya jauh di bawah sejahtera, bahkan untuk rumahnya saja sudah tidak layak huni. Ini pemimpinnya malah mensiasati anggaran rumah tangga semaksimal mungkin, untuk kepentingan pribadinya," kritiknya.

Frits mendesak Wali Kota Bekasi untuk menunjukkan sikap kepemimpinan, yang lebih mengedepankan pengabdian terhadap warganya, bukan mengumpulkan keuntungan untuk kepentingan pribadi.

"Bicara moralitas, kepatutan, etika, dan empati tentu saja apa yang dilakukan Bapak Tri Adhianto saat ini melanggar prinsip-prinsip kepemimpinan yang mengedepankan pengabdian bagi kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Kritik dari aktivis sosial ini menambah deretan suara, yang mempertanyakan penggunaan anggaran publik untuk keperluan rumah tangga pejabat, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah. (***)