Pelantikan PC Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Kota Bekasi 2026–2031 dan Seminar Nasional Transparansi Pajak

SOROTBERITA | KOTA BEKASI -,Suasana khidmat dan penuh semangat kebersamaan tampak mewarnai kegiatan pelantikan Pengurus Cabang Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kota Bekasi.

Periode 2026–2031 yang dirangkaikan dengan Seminar Nasional dan Halal Bihalal. Acara ini digelar pada Jumat, 2 Mei 2026, bertempat di Hotel Merapi Merbabu, Kota Bekasi.

Dengan mengusung tema besar kolaborasi untuk kemajuan Kota Bekasi dan Indonesia, kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang seremonial pelantikan kepengurusan baru, tetapi juga ruang diskusi strategis melalui seminar nasional bertajuk “Transparansi Tata Kelola Anggaran Pajak Daerah untuk Apa?”. Tema ini mencerminkan komitmen IKA PMII dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Acara menghadirkan sejumlah narasumber yang duduk berdampingan di atas panggung, berdiskusi secara interaktif mengenai pentingnya transparansi anggaran daerah. Para pembicara menyampaikan pandangan kritis sekaligus solusi terkait pengelolaan pajak daerah agar lebih efektif, tepat sasaran, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peserta yang hadir tampak antusias mengikuti jalannya seminar. Mereka terdiri dari alumni PMII, tokoh masyarakat, akademisi, serta berbagai elemen organisasi kepemudaan. Interaksi antara narasumber dan peserta pun berlangsung dinamis, mencerminkan tingginya kepedulian terhadap isu tata kelola keuangan daerah.

Selain seminar, momentum Halal Bihalal menjadi sarana mempererat silaturahmi antaralumni PMII di Kota Bekasi. Nuansa kekeluargaan terasa kuat, mempertegas peran IKA PMII sebagai wadah konsolidasi alumni dalam berkontribusi bagi pembangunan daerah.

Melalui pelantikan kepengurusan baru ini, diharapkan IKA PMII Kota Bekasi dapat semakin solid dan progresif dalam menjalankan program kerja, serta aktif berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam mengawal kebijakan publik yang transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.(RN)