Frits Saikat: Penertiban PKL di Bekasi Abaikan Aspek Kemanusiaan

SOROT BERITA | BEKASI - Aktivis Kemanusiaan, Frits Saikat, mengkritik kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Bekasi, yang dinilai mengabaikan aspek kemanusiaan dan dampak sosial ekonomi terhadap pelaku usaha mikro.

"PKL bukan sekadar pelanggar tata kota. Mereka adalah bagian penting dari ekonomi mikro dan penyangga kehidupan warga berpenghasilan rendah," kata Frits Saikat, di Kota Bekasi, Minggu (11/5/2025).

Menurut Frits, langkah Pemerintah Kota Bekasi yang berdalih menegakkan peraturan daerah, justru berdampak serius pada penghidupan masyarakat kecil.

"Ketika mereka digusur tanpa solusi nyata, maka yang hilang bukan hanya lapak, tetapi penghidupan keluarga," tegasnya.

Dia menilai, kebijakan penertiban dilakukan secara terburu-buru dan minim kajian sosial, sehingga berisiko menimbulkan ketimpangan baru di masyarakat.

"Tidak semua pelaku PKL mendapatkan kejelasan mengenai relokasi, bantuan modal, atau alternatif tempat usaha yang layak," ujar Frits.

Aktivis kemanusiaan ini menegaskan, bahwa pemerintah kota seharusnya tidak hanya fokus pada penegakan aturan, tetapi juga memperhatikan aspek keberpihakan sosial.

"Penataan kota harus dilakukan dengan pendekatan humanis dan partisipatif, bukan semata-mata penertiban secara represif," kata Frits.

Frits juga menawarkan beberapa langkah solutif yang bisa ditempuh pemerintah kota, di antaranya melakukan kajian sosial-ekonomi menyeluruh sebelum penertiban.

"Relokasi yang layak dan transparan dengan fasilitas pendukung memadai, bantuan permodalan, dan pendampingan usaha bagi pelaku UMKM yang terdampak sangat diperlukan," jelasnya.

Dia juga menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi terbuka yang melibatkan masyarakat sebagai mitra, bukan sekadar objek kebijakan.

"Menata kota memang penting, tapi lebih penting lagi adalah menata keadilan. Ketertiban yang dibangun tanpa empati hanya akan menumbuhkan ketegangan dan ketidakpercayaan," tegas Frits.

Frits mengingatkan Pemerintah Kota Bekasi, bahwa pembangunan sejati adalah yang berpihak kepada masyarakat lemah.

"Sudah saatnya kebijakan publik dirancang bukan hanya untuk tertibnya kota, tapi juga untuk tegaknya keadilan sosial," pungkasnya.

Sebelumnya, Pemerintah Kota Bekasi kembali melakukan penertiban PKL di beberapa wilayah yang dianggap melanggar peraturan tata ruang kota.

Langkah ini menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, karena dinilai kurang mempertimbangkan dampak sosial ekonomi bagi pelaku usaha mikro. (Pandu)