DPRD Kota Bekasi Kritik Lambatnya Pembangunan Infrastruktur

SOROT BERITA | BEKASI - Kinerja pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, kembali menjadi sorotan publik seiring dengan keluhan masyarakat Kota Bekasi, terkait lambatnya penyelesaian sejumlah proyek fisik.

Kondisi ini dinilai berdampak langsung, terhadap kepuasan pelayanan publik yang seharusnya menjadi hak dasar warga.

Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Alimudin, memberikan kritik tajam terhadap keterlambatan pembangunan infrastruktur yang terus berulang setiap tahunnya.

Menurutnya, hal ini mencerminkan kualitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih jauh dari harapan.

"Saya melihat dari sisi kinerja pemerintah. Kegiatan infrastruktur ini adalah kegiatan tahunan yang mestinya sudah bisa dilaksanakan secara optimal," ujar Alimudin, Minggu (15/6/2025).

Politisi yang juga aktif mengawasi kinerja eksekutif ini menegaskan, bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah program baru yang memerlukan adaptasi khusus.

Sebagai agenda rutin tahunan, seharusnya tidak ada alasan bagi OPD untuk tidak mampu mengelolanya dengan baik.

"Ini menunjukkan kinerja OPD terkait belum berkualitas. Masyarakat pun jadi bertanya-tanya dan merasa dirugikan," tegasnya dengan nada kecewa.

Alimudin menjelaskan, bahwa keterlambatan pembangunan infrastruktur tidak hanya berdampak pada aspek fisik, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah daerah.

Masyarakat yang sudah menunggu bertahun-tahun untuk menikmati fasilitas publik yang layak,l kini semakin kehilangan kesabaran.

"Masyarakat sudah menunggu lama, tapi realisasinya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Ini kan merugikan hak-hak mereka sebagai warga yang sudah membayar pajak," ungkap Alimudin.

Lebih lanjut, anggota dewan yang memiliki fokus pengawasan pada bidang pemerintahan ini, menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan hingga eksekusi proyek pembangunan.

"Di sisi lain, pembangunan ini menjadi indikator pelayanan pemerintah yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Maka, perlu ditingkatkan kualitasnya," paparnya.

Alimudin menilai, bahwa pembangunan infrastruktur merupakan wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah terhadap kesejahteraan rakyat.

Oleh karena itu, setiap keterlambatan atau kegagalan dalam pelaksanaannya harus dipandang sebagai pengingkaran terhadap amanah yang telah diberikan masyarakat.

Sebagai langkah konkret, Alimudin berencana menggunakan hak interpelasi untuk meminta penjelasan resmi dari Walikota Bekasi terkait evaluasi kinerja OPD yang menangani proyek infrastruktur.

"Kami akan panggil kepala OPD terkait untuk memberikan penjelasan dan komitmen perbaikan. Tidak bisa lagi ada alasan untuk menunda-nunda pembangunan yang sudah direncanakan," tegas Alimudin.

Ia juga berharap, ke depan tidak ada lagi keterlambatan yang mengganggu kenyamanan warga. Pemerintah Kota Bekasi diminta lebih serius dalam mengawal seluruh proses pembangunan, agar manfaatnya segera dirasakan oleh publik.

Kritik dari DPRD Kota Bekasi ini muncul di tengah berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi optimal, dan fasilitas publik lainnya yang belum selesai dikerjakan meski sudah masuk tahun anggaran baru. (ADV)