SOROT BERITA | BEKASI - Persaingan antar daerah dalam menciptakan ikon wisata semakin ketat, mendorong Kota Bekasi bergerak cepat mengembangkan kawasan bantaran Sungai Kalimalang, sebagai destinasi wisata unggulan.
Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, S.E., menilai momentum ini tidak boleh dilewatkan, untuk menghadirkan kebanggaan bagi warga Bekasi.
"Ini saatnya dan tidak boleh dilewatkan. Saya berharap konsep penataannya nanti benar-benar matang dan tidak memiliki celah kekurangan," tegasnya usai Focus Group Discussion, Sabtu (14/6/2025).
Upaya Pemerintah Kota Bekasi menata kawasan bantaran Sungai Kalimalang sebagai destinasi wisata, mendapat dukungan penuh dari legislatif.
Faisal menyebut, langkah ini sebagai strategi penting menghadirkan ikon kota yang membanggakan dan berdampak positif menyeluruh.
"Semua menyambut dengan rasa bahagia, karena memang ini yang dibutuhkan oleh Kota Bekasi," ungkap Faisal.
Menurut Faisal, saat ini banyak kepala daerah berlomba-lomba menciptakan ikon di masing-masing wilayah sebagai identitas daerah. Karena itu, Bekasi tidak boleh tertinggal dalam menciptakan kebanggaan bagi warganya.
"Harus menyentuh semua aspek, baik tata kota, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal," jelasnya.
Faisal juga menekankan pentingnya menciptakan ikon berkelanjutan, bukan hanya sebagai daya tarik sementara, tetapi menjadi identitas Kota Bekasi di tingkat nasional.
"Hari ini kita bangga dengan Bali, bangga dengan Jogja. Sudah saatnya kita bangga dengan Kota Bekasi," ujarnya penuh optimisme.
Faisal menyoroti pentingnya keterlibatan investor dalam proyek pengembangan kawasan wisata Kalimalang. Menurutnya, pilihan pembiayaan perlu diperhitungkan secara cermat, apakah melalui APBD atau skema kerja sama dengan pihak ketiga.
"Kalau pakai uang sendiri, berarti ada sektor lain yang harus kita korbankan. Tapi kalau pakai dana investor, APBD kita bisa difokuskan ke kebutuhan lainnya," jelas Faisal.
Wakil ketua DPRD ini mengingatkan, agar kerja sama investasi dijalankan secara seimbang dan profesional dengan skema imbal hasil yang wajar.
"Kalau investor keluar dana untuk 5 tahun, ya sudah, kita beri masa keuntungan 7 tahun misalnya, bukan sampai 20 tahun. Itu akan merugikan daerah," tandasnya.
Faisal menambahkan, bahwa setelah masa kerja sama selesai dan keuntungan diperoleh, pengelolaan kawasan tetap harus kembali ke tangan pemerintah daerah.
Harapannya, proses penataan dan pengembangan bantaran Kalimalang bisa segera terealisasi menjadi ruang publik yang ikonik sekaligus mendongkrak ekonomi lokal serta memperkuat identitas Kota Bekasi.
"Yang terpenting adalah perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat luas. Ini bukan hanya proyek fisik, tapi proyek kebanggaan," tutup Faisal. (ADV)