ATR/BPN Dukung Sertifikasi Tanah Wakaf Muhammadiyah

SOROT BERITA | YOGYAKARTA - Pemerintah dan Muhammadiyah semakin memperkuat sinergi dalam mewujudkan keadilan agraria. Hal ini ditandai dengan pertemuan strategis antara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, di Gedung Dakwah Muhammadiyah, Yogyakarta.  

Pertemuan tersebut difokuskan pada percepatan sertifikasi tanah wakaf Muhammadiyah dan pembenahan sistem tata guna tanah yang lebih adil.

"Kami berdiskusi soal peningkatan pelayanan, khususnya sertipikasi wakaf untuk mendukung aset-aset Muhammadiyah yang dipakai untuk kemaslahatan umat. Kami juga membahas sistem distribusi tanah yang mencerminkan keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi," jelas Menteri Nusron, Rabu (18/12/2024).

Menteri Nusron mengapresiasi pengelolaan aset Muhammadiyah yang rapi dan menyatakan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk mendukung sertifikasi seluruh aset Muhammadiyah, baik wakaf maupun kepemilikan lainnya.

Sebagai wujud nyata dukungan tersebut, Menteri Nusron menyerahkan lima sertifikat tanah wakaf kepada Muhammadiyah, hasil legalisasi aset-aset di Yogyakarta.

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik langkah progresif pemerintah ini.

"Muhammadiyah mendukung penuh kebijakan agraria yang berbasis keadilan dan pemerataan, mengingat aset-aset tanah kami digunakan untuk kepentingan masyarakat. Kami berharap kebijakan ini membawa manfaat besar untuk bangsa, bukan hanya untuk kelompok tertentu," ujar Haedar Nashir.

Pertemuan ini menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan pemerataan akses tanah yang berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.  

Kehadiran Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Jonahar; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; Kepala Kanwil BPN DIY, Suwito; dan jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah semakin memperkuat sinergi ini. (Bandaharo)