SOROT BERITA | BEKASI - Ketimpangan ketersediaan sekolah negeri di Kota Bekasi memicu kekhawatiran DPRD. Hanya 48% dari 40.000 lebih calon siswa yang bisa ditampung, mendorong wakil rakyat mendesak perbaikan mendesak Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025.
Komisi IV DPRD Kota Bekasi menekankan pemerintah setempat harus segera mengawal ketat pelaksanaan SPMB 2025. Sorotan utama mengemuka pada minimnya daya tampung sekolah negeri, yang hanya mampu menyerap kurang dari separuh calon peserta didik.
"Persoalan ini harus jadi prioritas. Kota Bekasi cuma punya sedikit sekolah negeri, baru sanggup menampung 48% dari 40 ribu lebih anak. Ini tanggung jawab bersama DPRD dan Pemkot," tegas Ketua Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Adelia, Sabtu (7/6/2025).
Adelia mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi intensif dengan pemangku kepentingan terkait untuk memastikan mekanisme SPMB tahun ini lebih baik, aman, dan adil bagi seluruh calon siswa.
Namun ia pun mengakui, ketimpangan infrastruktur pendidikan tak bisa diatasi instan, ia mendesak Pemkot mempercepat pemerataan akses sekolah.
"Keterbatasan ini jelas tak bisa diselesaikan dalam setahun dua tahun. Tapi komitmen perbaikan harus dimulai sekarang. Kami di Komisi IV bersama Wali Kota dan Wakilnya terus mencari solusi konkret," paparnya.
Meski menilai sistem SPMB belum ideal, politisi itu berharap proses penerimaan murid baru tahun ini menunjukkan kemajuan signifikan.
"Kami optimistis SPMB 2025 bisa lebih baik dari sebelumnya. Pengawasan ketat dan kolaborasi semua pihak kuncinya," tandas Adelia. (ADV)