Sekjen FBI Usul Bentuk Satuan Pengawas Pangan Desa Cegah Keracunan MBG

SOROT BERITA | JAKARTA - Forum BUMDes Indonesia (FBI), mengusulkan pembentukan Satuan Pengawas Pangan Desa (SPPD), sebagai respons terhadap kasus keracunan ribuan siswa dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah tersebut dinilai penting, untuk menjaga kredibilitas program unggulan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Sekretaris Jenderal FBI, Christian Kent, menyatakan keprihatinan atas kasus keracunan yang menimpa ribuan siswa peserta program MBG. Ia menilai, kejadian ini dapat merusak tujuan mulia program yang dirancang untuk mengentaskan malnutrisi dan stunting.

"Saya secara pribadi dan lembaga FBI sangat prihatin terhadap kasus ini. Menurut saya, ini menjadi PR kita bersama, terlepas ada dugaan rekayasa atau bukan, sebaiknya semua pihak lakukan evaluasi agar program unggulan Pak Prabowo bisa berjalan sesuai harapan," kata Kent dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (27/9/2025).

Kent menegaskan, program MBG harus dipandang sebagai investasi kecerdasan jangka panjang bangsa, bukan sekadar pemberian makan gratis. Untuk itu, diperlukan standar keamanan pangan yang ketat dalam implementasinya.

"Dapur MBG harus menjadi dapur masa depan, yang dikelola dengan standar keamanan pangan, tenaga terlatih, serta sistem pengawasan modern agar setiap porsi yang sampai ke tangan rakyat benar-benar sehat, aman, dan bergizi," tuturnya.

FBI mengusulkan empat solusi komprehensif, untuk mencegah terulangnya kasus keracunan. Pertama, pembentukan SPPD sebagai unit khusus pengawasan di tingkat desa. Kedua, standardisasi nasional dapur MBG berbasis SOP dan sertifikasi.

Solusi ketiga meliputi pelatihan tenaga masak, penyelia halal, dan quality control di desa-desa. Keempat, penerapan teknologi monitoring berbasis digital dan Internet of Things (IoT), untuk memastikan transparansi kualitas dan akuntabilitas.

"Kemudian yang ketiga perlunya pelatihan tenaga masak, penyelia halal dan quality control di desa-desa. Dan terakhir atau yang keempat adalah penerapan teknologi monitoring berbasis digital dan IoT untuk memastikan transparansi kualitas dan akuntabilitas," tambah Kent.

Organisasi kelahiran Yogyakarta ini juga mengusulkan pelibatan BUMDes, sebagai mitra strategis pemerintah dalam program MBG. Kent menilai, hal ini dapat mengoptimalkan peran MBG tidak hanya untuk peningkatan SDM, tetapi juga sebagai basis pertumbuhan ekonomi pedesaan.

"Kami berharap agar pemerintah memperkuat BUMDes untuk menjadi tim kerja, pengawas dan supplier utama serta melibatkan seluruh petani dan peternak di tingkat desa, dengan sinergi penggunaan Dana Desa 20 persen untuk ketahanan pangan," terangnya.

Kent menekankan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap program MBG, agar tidak terkikis akibat kasus keracunan. Ia berharap, momentum ini dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki dan memperkuat sistem program.

"Jangan sampai kejadian keracunan ini membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada program mulia Pak Presiden. Justru dari sinilah kita jadikan momentum untuk memperbaiki, memperkuat, dan membuktikan bahwa MBG benar-benar hadir demi anak-anak dan ibu hamil di seluruh Indonesia," tegasnya.

FBI mengajak seluruh pihak mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, universitas, dunia usaha, hingga masyarakat umum untuk berkolaborasi mendukung penguatan sistem MBG. Kent menegaskan hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

"Jika kita serius, maka dalam waktu dekat rakyat Indonesia akan merasakan bahwa MBG bukan sekadar program, tetapi sebuah gerakan bangsa untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan," pungkasnya. (***)