02 Agt 25, 06:21 Wib
SOROT BERITA | BEKASI - Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Bekasi, mendesak pemerintah daerah untuk segera memberikan dukungan nyata, terhadap transformasi angkutan umum yang sudah terlalu lama stagnan.
Ketua Organda Bekasi, Indra Hermawan menyatakan, pihaknya sudah memiliki konsep matang untuk modernisasi angkot tanpa meminta bantuan dana dari pemerintah.
ADVERTISEMENT
"Kami sudah mempunyai konsep, jadi kalau misalkan kita minta bantuan sama pemerintah, kita tidak minta bantuan uang, kita cuma minta bantuan persetujuan mengamini bahwa program-program angkutan yang akan kita jalani itu untuk kepentingan masyarakat Kota Bekasi," tegas Indra saat ditemui di kantornya, Selasa (17/6/2025).
Indra mengungkapkan keprihatinannya, terhadap lambatnya respons Pemkot Bekasi dalam menanggapi usulan transformasi angkutan umum.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah terhadap nasib ribuan pengemudi dan pengusaha angkot yang telah puluhan tahun mengabdi belum terasa.
"Sampai saat ini wajah transportasi angkutan di Kota Bekasi belum ada perubahan. Kami melihat di sini keberpihakan pemerintah, terhadap para pengemudi dan pengusaha angkutan belum terasa," ungkapnya.
Ketua Organda Kota Bekasi itu menekankan peran vital angkutan umum dalam perekonomian kota.
Menurutnya, angkot memiliki segmen pasar tersendiri, terutama melayani ibu-ibu dari pasar, anak sekolah, dan karyawan yang ingin menuju LRT, MRT, atau stasiun kereta.
"Angkot itu mengiringi kemajuan Kota Bekasi, karena perekonomian ini tanpa adanya angkutan umum itu kemungkinan akan sulit," kata Indra.
Indra membandingkan kondisi Kota Bekasi dengan Kota Bogor, yang dinilai jauh lebih progresif dalam menangani transformasi angkutan umum.
Di Bogor, pemerintah daerah telah menunjukkan komitmen nyata, dengan membeli kendaraan lama agar tidak beroperasi dan mewajibkan peremajaan armada.
"Sedangkan kalau kita lihat Bogor, tentang angkot itu semua sudah terkonsep, kendaraan-kendaraan yang sudah lama itu dibeli sama pemerintah Bogor agar tidak beroperasi," jelasnya.
Berbeda dengan Bogor, Indra mengatakan, Kota Bekasi justru menghadapi berbagai kendala birokrasi yang menghambat upaya transformasi. Organda kesulitan mencari tempat untuk "mengandangkan" kendaraan lama dan mengurus perizinan yang rumit.
Kendala teknis juga menjadi persoalan, terutama terkait sulitnya melakukan uji KIR (Kelaikan Jalan) sebagai standar operasional.
"Di sini aja kami mau KIR sebagai standar operasional pelayanan angkutan, tidak boleh. Padahal di dalam peraturan daerah masih memungkinkan untuk melakukan uji berkala," keluhnya.
Dengan pergantian kepemimpinan di Kota Bekasi, Indra berharap ada angin segar dalam kebijakan transportasi umum. Ia mengingatkan janji kampanye Wakil Wali Kota, yang pernah menyatakan akan memprioritaskan pengemudi angkot saat kampanye di Kelurahan Keranggan.
"Dulu, Pak Wakil Wali Kota pernah menyatakan pada saat kampanye di depan para pengemudi dan pengusaha angkot di Keranggan. Ia berjanji akan prioritas terhadap para pengemudi. Tapi sampai saat ini kita masih tunggu saja," tambahnya.
Stagnasi transformasi angkutan umum ini menjadi tantangan serius bagi Pemerintah Kota Bekasi, dalam mewujudkan sistem transportasi terintegrasi.
Tanpa dukungan kebijakan yang konkret, nasib ribuan pengemudi angkot dan kebutuhan transportasi masyarakat prasejahtera akan terus terbengkalai. (Pandu)