YLKBH Hitam Putih Desak Bupati Bekasi Evaluasi Tunjangan Jumbo DPRD

SOROT BERITA | BEKASI - Kondisi ekonomi masyarakat yang kian sulit, berhadapan dengan tunjangan besar para wakil rakyat, hingga menciptakan kesenjangan yang tak dapat diabaikan lagi.

Ketidakadilan ini mendorong Yayasan Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum (YLKBH) – Hitam Puti, mendesak Bupati Bekasi bersama DPRD, segera mengevaluasi besaran tunjangan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi rakyat.

"Suasana rakyat hari ini sedang berat dengan kondisi ekonomi yang makin sulit. Rakyat kesulitan mencari nafkah, tapi wakil rakyat hidup nyaman dengan tunjangan besar. Ini ketidakadilan yang harus dihentikan," tegas Sekretaris YLKBH – Hitam Putih, Syarifudin SH, Sabtu (13/9/2025).

Syarifudin menilai, Kabupaten Bekasi seharusnya mengikuti jejak Kota Bekasi, yang berani membuka wacana penghapusan tunjangan DPRD setelah mendapat gelombang protes publik. Transparansi anggaran dan keberpihakan pada rakyat, harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

"Kalau Kota Bekasi bisa berani melakukan evaluasi, mengapa Kabupaten Bekasi tidak? Publik sedang menunggu sikap Bupati. Ini ujian moral dan politik yang akan menentukan apakah beliau benar-benar berpihak pada rakyat," papar Syarifudin.

YLKBH – Hitam Putih menyoroti kontras mencolok, antara kehidupan nyaman wakil rakyat dengan perjuangan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Organisasi ini menegaskan, bahwa uang rakyat harus dikembalikan untuk kepentingan rakyat, bukan mengalir ke segelintir orang di kursi kekuasaan.

"Uang rakyat harus kembali ke rakyat, bukan hanya mengalir ke kantong segelintir orang di kursi kekuasaan. Jangan sampai DPRD Kabupaten Bekasi dicap sebagai lembaga yang hanya tahu menikmati fasilitas tanpa peduli penderitaan rakyat," ujar Syarifudin.

Syarifudin menegaskan, bahwa kritik yang dilontarkan bukan bertujuan menjatuhkan, melainkan mengingatkan agar pemerintah daerah benar-benar hadir di tengah rakyat. Langkah evaluasi tunjangan dinilai sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

"Bupati Bekasi jangan diam, segera evaluasi tunjangan DPRD. Kalau Kota Bekasi saja berani membuka wacana penghapusan tunjangan DPRD setelah gelombang protes publik, maka Kabupaten Bekasi seharusnya tidak boleh tertinggal," pungkasnya.

Desakan ini muncul di tengah ramainya perbincangan publik, tentang besaran tunjangan DPRD yang dinilai tidak proporsional, dengan kondisi perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat secara umum. (***)