2 Calon Ketum PBB Siap Bertanding Di Munas 2025

SOROT BERITA| BEKASI - Pemuda Batak Bersatu (PBB) menutup pendaftaran bakal calon Ketua Umum periode 2025-2030 dengan mencatatkan dua nama peserta dalam Musyawarah Nasional (Munas) perdana yang digelar di Kantor DPP PBB, Jalan Baru Cipendawa, Kecamatan Rawalumbu, Selasa (3/6/2025).

Panitia Munas Ari Simamora mengonfirmasi bahwa proses penjaringan yang berlangsung sejak 25 Mei lalu berhasil menjaring Lambok Sihombing dan Henriko Siagian sebagai bakal calon pemimpin organisasi pemuda Batak yang berdiri sejak 2019 tersebut.

"Hingga saat ini ada dua calon yang mendaftar diri tidak mungkin ada tiga, itu saja ya, nanti untuk lebih jelasnya pada tanggal 7 Juni akan kami terangkan," kata Ari Simamora kepada wartawan di lokasi pendaftaran.

Munas perdana ini melibatkan partisipasi 27 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dari seluruh Indonesia dan 5 DPD Luar Negeri, menunjukkan jangkauan organisasi yang telah berkembang secara nasional dan internasional dalam enam tahun terakhir.

Namun, proses pendaftaran menimbulkan sejumlah pertanyaan dari kalangan kader dan calon lainnya terkait mekanisme yang diterapkan panitia. Lambok Sihombing terlihat langsung menyerahkan berkas persyaratan secara fisik kepada panitia, sementara kehadiran Henriko Siagian sebagai bakal calon kedua tidak tampak hingga batas waktu penutupan pukul 23.59 WIB.

Ketidakjelasan ini menciptakan tanda tanya di kalangan pengurus dan kader PBB mengenai transparansi proses pendaftaran yang seharusnya menjadi fondasi demokrasi internal organisasi.

Untuk menjadi bakal calon Ketua Umum PBB, peserta harus memenuhi sepuluh persyaratan ketat, mulai dari mengisi formulir pendaftaran hingga memberikan kontribusi biaya pelaksanaan Munas. Persyaratan lainnya meliputi kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945, keanggotaan minimal satu tahun, pendidikan minimal setingkat SMA, kesehatan jasmani dan rohani, serta bebas catatan kriminal.

Calon juga diwajibkan memiliki pengalaman sebagai pengurus di tingkat wilayah dan menyertakan dokumen pendukung seperti KTP, KTA, surat keterangan sehat, dan surat keterangan tidak pernah dipidana.

Transparansi proses demokratis menjadi sorotan utama mengingat ini merupakan Munas perdana PBB yang akan menentukan arah kepemimpinan organisasi untuk lima tahun ke depan. Kader dan pengurus berharap panitia memberikan klarifikasi komprehensif pada pengumuman 7 Juni mendatang.

Munas ini menjadi momentum penting bagi PBB yang telah berkembang dari organisasi regional menjadi entitas dengan jejak internasional, sehingga proses pemilihan pemimpin yang kredibel dan transparan menjadi kunci keberlanjutan organisasi.(Bandaharo)